LHP Kebencanaan Diterima Pemprov Sulbar, Ada Rekomendasi BPK
Mamuju, Sulawesi Barat dengan enam kabupaten di dalamnya, salah satu wilayah di republic Indonesia, yang memiliki tingkat potensi kebencanaan yang tinggi, sebab itu dibutuhkan tata kelola dan manajemen kebencanaan, dengan tingkat evaluasi yang lebih baik.
Untuk melaksanakan evaluasi terhadap tata kelola penganggaran dan pemanfaatannya, dalam tata pengelolaan kebencanaan, tentu BPK menjadi satu satunya penyelenggara negara yang punya kewenangan melakukan dan mengeluarkan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara resmi.
Sebab itu, pada Kamis (09/01) BPK telah resmi menyerahkan LHP Kebencanaan Pemprov Sulbar, yang diterima langsung oleh Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, sekaligus memberikan apresiasi atas LHP yang diterimanya meski dengan catatan berisi rekomendasi didalamnya.
Ia mengungkapkan kalua dalam LHP itu, terdapat rekomendasi untuk dilaksanakan, berupa perencanaan hingga penanganan bencana, dapat dilaksanakan dengan baik.
"Jadi ada masukan BPK pada kami di Sulbar mulai dari perencananya, penanganan, itu direkomendasikan untuk dikelola lebih baik lagi," ungkap Bahtiar.
Ia pun sepakat pada rekomendasi LHP BPK terkait pengelolaan dan manajemen tata Kelola kebencanaan di Sulbar, mengingat wilayah ini, memiliki potensi kebencanaan yang tinggi.
"Rekomendasi LHP BPK pada kita di Sulbar selaras dengan yang telah disampaikan berulang sebelumnya, bahwa Sulbar ini memiliki indeks kebencanaan tinggi, sehingga menjadi penting kita tingkatkan tata kelolanya" beber Bahtiar.
Olehnya Ia berkomitmen akan menindaklanjuti tiap poin yang menjadi rekomendasi dalam LHP BPK yang baru saja diserahkan dan diterima Pemprov Sulbar.
"Kita akan tindak lanjuti hasilnya, dalam rangka memastikan tata Kelola kebencanaan menjadi lebih baik" pungkas Bahtiar. (**)
