Suhardi Duka Ajak Kontraktor Kembalikan Uang Negara, Tanggapi Temuan BPK dengan Ketegasan
1 min read
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka
AMANAH INDONESIA, SULBAR -- Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di wilayahnya.
Dalam sebuah acara talkshow yang disiarkan oleh stasiun televisi pemerintah, SDK mengungkapkan langkah konkret untuk menyelesaikan temuan-temuan yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna mendorong integritas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
“Saya ingin temuan BPK bisa kita tuntaskan,” tegas Gubernur SDK. Menurutnya, hingga saat ini, banyak temuan BPK yang belum ditindaklanjuti oleh pihak terkait. SDK menyatakan bahwa temuan tersebut harus segera diselesaikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Gubernur Suhardi Duka juga menegaskan pentingnya penyelesaian temuan BPK. Jika dalam waktu tertentu tidak ada progres penyelesaian, ia tidak segan untuk melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat untuk diproses lebih lanjut.
“Saya juga sudah menyurati objek-objek temuan. Tapi kalau dalam waktu tertentu tidak ada progres, maka saya akan limpahkan ke kejaksaan sebagai pengacara negara untuk memproses dan menagih kepada pihak yang bersangkutan,” lanjutnya, menegaskan langkah tegas jika tidak ada tindak lanjut dari pihak-pihak terkait.
Lebih jauh, Gubernur Suhardi Duka mengingatkan rekanan dan kontraktor yang terlibat dalam temuan BPK untuk segera mengembalikan uang negara yang ditemukan sebagai temuan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa lebih baik uang tersebut dikembalikan daripada pihak-pihak terkait harus berurusan dengan hukum.
“Lebih bagus kembalikan uang temuan itu, daripada kamu berhubungan dengan hukum,” ujar Suhardi Duka, mengingatkan dengan tegas para pihak yang terlibat.
Langkah tegas ini sejalan dengan misi pasangan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta menciptakan sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Gubernur SDK berharap, dengan ketegasan dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK, seluruh aparatur pemerintahan dan mitra kerja pemerintah akan lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih profesional dan dapat dipercaya oleh rakyat.
Dengan langkah-langkah konkret ini, Gubernur Suhardi Duka semakin memperlihatkan komitmennya dalam memperbaiki sistem pemerintahan di Sulawesi Barat. Melalui pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, SDK berusaha memastikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat dengan menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran daerah. (*)