IMM Sulbar Desak Evaluasi Keracunan Massal Program Makan Bergizi Gratis

"Ribuan siswa keracunan massal usai konsumsi makanan Program Makan Bergizi Gratis. IMM Sulbar desak evaluasi total demi generasi bangsa."

September 24, 2025

Makan Bergizi Gratis

AMANAH INDONESIA, SULBAR -- Ribuan siswa di berbagai daerah menjadi korban dugaan keracunan massal usai mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden ini memicu desakan evaluasi total dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sulawesi Barat.

Ketua Bidang Kader DPD IMM Sulbar, Muhammad Fadli, menilai program MBG yang sejatinya bertujuan mulia justru menimbulkan masalah serius di lapangan.

“Ribuan siswa dari TK hingga SMA menjadi korban keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi. Kejadian ini sangat ironis dan harus segera dievaluasi secara serius,” ujar Fadli, Rabu (24/9).

Ribuan Korban, Gejala Mengkhawatirkan

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 21 September 2025 mencatat lebih dari 6.400 siswa mengalami gejala mual, muntah, pusing, hingga diare. Kasus terbaru ditemukan di Bandung Barat, Bogor, Tasikmalaya, serta Polewali Mandar dan Tapalang, Sulawesi Barat.
Empat Tuntutan IMM Sulbar

IMM Sulbar menyampaikan empat tuntutan penting kepada pemerintah:

Menghentikan sementara program MBG di wilayah terdampak.
Melakukan audit total pada pengadaan, distribusi, dan penyajian makanan.
Melibatkan lembaga independen untuk verifikasi standar keamanan pangan.
Menjamin transparansi hasil uji laboratorium penyebab keracunan.

“Program yang semestinya menyehatkan jangan hingga menjadi malapetaka bagi anak-anak bangsa,” tegas Fadli.

Peringatan dari Akademisi

Sorotan juga datang dari akademisi sekaligus apoteker di Polewali Mandar, Miftahur Rahman Hafid. Ia menyebut insiden ini harus jadi alarm keras bagi pemerintah.

“Saya prihatin atas kasus keracunan MBG yang terjadi di masyarakat. Pemerintah harus segera mengevaluasi program ini,” ujarnya.

Menurutnya, keracunan bisa dipicu mikroba, bakteri, atau kontaminasi bahan berbahaya. Ia menyarankan pemerintah memastikan produk makanan memiliki izin BPOM, memperhatikan tanggal kedaluwarsa, metode penyimpanan, hingga kebersihan pengelolaan.

IMM Sulbar menekankan, masalah ini tidak hanya soal kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan dan kualitas generasi bangsa.